SHARE

Sejumlah pengembang proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta kini diketahui ikut terlibat dalam sejumlah proyek dengan Pemprov DKI Jakarta. Salah satu perusahaan pengembang yang santer diberitakan adalah PT. Agung Podomoro Land.

Proyek-proyek tersebut antara lain adalah pembangunan rusun, gedung parkir di Mapolda Metro Jaya, serta jalan inspeksi. Proyek-proyek pembangunan tersebut belakangan diketahui merupakan kontribusi tambahan atas izin yang telah diberikan kepada mereka dalam proyek reklamasi 17 pulau di DKI Jakarta. Demikian dilansir media online Kompas.com.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Ahok, meski belum ada payung hukum, keterlibatan perusahaan pengembang reklamasi untuk kegiatan proyek pemerintah tersebut bukan tindakan ilegal. Hal itu karena sudah adanya perjanjian antara kedua belah pihak.

“Karena kalau nggak ada perjanjian, nggak kuat. Makanya pakai perjanjian (dari) saya. Makanya sebelum saya tetapkan itu, saya ikat dulu dengan perjanjian kerjasama”, kata Ahok di Balai Kota, Jumat (13/5/2016).

Menurut Ahok lagi, pengenaan kontribusi tambahan tersebut merupakan kompensasi dari perpanjangan izin prinsip yang sudah ia berikan, bukan hanya kepada PT. Agung Podomoro Land, tapi sejumlah perusahaan pengembang lain yang ikut terlibat dalam proyek reklamasi 17 pulau tersebut.

ahok dan agung podomoro land

Ia juga menegaskan kerjasama dilakukan tanpa adanya paksaan. Ia menyebut ada pula pengembang reklamasi yang tidak setuju dengan keinginannya tersebut. Oleh karenanya, ia tidak memberikan perpanjangan izin prinsipnya.

“(ibaratnya) kalau perjanjian kan kamu suka sama suka, berarti kuat, dong. Kerjasama bisnis, kok. Kan bisnis? Kalau saya bikin sendiri tanpa Anda setuju, (maka) Anda bisa gugat saya. Ini, kan Anda setuju?” ujarnya.

Mengenai besaran kontribusi tambahan yang dikenakan pada PT. Agung Podomoro Land dan pengembang proyek reklamasi yang lain, diketahui mencapai angka 15%. Kontribusi inilay yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI agar dimasukkan ke dalam Raperda Rencana Tata Ruang Strategis Pantai Utara Jakarta, yang dibahas oleh DPRD.

Belakangan diketahui, pembahasan Raperda itu akhirnya menemui jalan buntu setelah tertanggakpnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, ohamad Sanusi oleh KPK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here